Kesuksesan Program UHC Bupati Karawang Aep Syaepuloh Dipuji Dua Menteri
KARAWANG – SP – Pemerintah Kabupaten Karawang menerima kunjungan kerja Menteri Sosial Saifullah Yusuf dan Yandri Susanto Menteri Desa, dalam rangka Sosialisasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang digelar di Aula Husni Hamid, pada 26 Februari 2026.
Kedatangan kedua Menteri disambut langsung oleh Bupati Karawang H. Aep Syaepuloh, SE, dengan jajaran Forkopimda. Turut hadir anggota DPR RI Rieke Diah Pitaloka, unsur TNI-Polri, Kejaksaan Negeri, Kepala Dinas Sosial Jawa Barat, para kepala OPD, camat, kepala desa, operator SIKS-NG, pendamping desa, pilar-pilar sosial, relawan se-Kabupaten Karawang.
Kegiatan ini menjadi langkah penting pemerintah untuk menindaklanjuti instruksi Presiden no 4 tahun 2025 yang menetapkan DTSEN sebagai satu-satunya rujukan dalam bantuan sosial dan berbagai program Pemerintah agar tepat sasaran.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan bahwa, pembenahan data adalah kunci utama memperbaiki akurasi penyaluran bantuan. Sejak 9 Februari 2026, seluruh kementerian, lembaga, pemerintah daerah wajib menggunakan data terpadu.
Ia mengungkapkan, adanya evaluasi pada program Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK). Berdasarkan DTSEN, masih terdapat masyarakat desil 1–5 yang belum menerima PBI-JK, sementara sebagian masyarakat desil 6–10 justru masih tercatat sebagai penerima.
“Ke depan, mekanisme penonaktifan peserta yang tidak lagi sesuai kriteria akan dilakukan secara bertahap dengan pemberitahuan masa transisi selama tiga bulan,” papar Menteri Sosial Saifullah Yusuf.
Selama satu tahun terakhir, pemerintah terus berupaya melakukan verifikasi sampai pemutakhiran data agar semakin akurat, transparan dan akuntabel. Di Kabupaten Karawang Keluarga Penerima Manfaat (KPM ) tercatat 181.584 Keluarga.
Bantuan sosial (Bansos) Kabupaten Karawang total mencapai Rp585.787 miliar.
Program tersebut meliputi, bantuan Sembako, PKH, Permakanan, Santunan yatim piatu, hingga PBI-JK.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf sangat mengapresiasi pencapaian Pemerintah Kabupaten Karawang merealisasikan Universal Health Coverage (UHC) 100 persen sebagai bentuk komitmen menjamin akses kesehatan bagi seluruh masyarakat.
Sementara itu, Menteri Desa dan PDT Yandri Susanto menjelaskan bahwa pentingnya kolaborasi lintas sektor, tingkat desa bertujuan memastikan validitas data. Sesuai amanat Inpres Nomor 4 Tahun 2025, pemutakhiran data dilakukan secara berjenjang partisipatif, mulai RT/RW, pendamping PKH, desa, operator desa, musyawarah desa.
Menurutnya, mekanisme seperti itu merupakan proses pendataan menjadi lebih transparan, akuntabel sehingga potensi ketidaktepatan sasaran dapat diminimalisir. DTSEN pun diharapkan tidak hanya menjadi dasar penyaluran bansos, melainkan referensi berbagai program Pemerintah untuk pembangunan desa dan masyarakat sejahtera.
Bupati Karawang Aep Syaepuloh, SE, menyampaikan terima kasih atas kehadiran dan apresiasi Menteri Sosial serta Menteri Desa di Karawang. Validitas data sangat menentukan arah kebijakan, masa depan kesejahteraan masyarakat.
“Data yang akurat akan memastikan masyarakat berhak menerima haknya. Kami mendorong agar kepesertaan yang sudah ada dapat terus dipertahankan, ditingkatkan kualitas layanannya,” tandas, H. Aep Syaepuloh, SE
Melalui sinergi antara pemerintah pusat ataupun daerah, Pemerintah Kabupaten Karawang optimistis implementasi DTSEN akan semakin memperkuat tepat sasaran bantuan sosial sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya di bidang kesehatan, kesejahteraan sosial.
PRESTON/ADV.
